banner 468x60

Dewan Pers Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Pusat Informasi Papua Untuk Minimalisir Hoaks

 NASIONAL
banner 468x60

Truk TNI/Polri dikerahkan untuk membantu mengevakuasi atau mengantar pulang 1.000-an orang massa aksi demo yang sejak semalam menduduki kantor Gubernur Papua.

 

Kandang Menjangan News – Dewan Pers meminta pemeritah agar segera membentuk lembaga yang berwenang untuk memberikan infomasi tentang perkembangan yang terjadi di Papua. Ahmad Djauhar selaku Anggota Dewan Pers menjelaskan lembaga tersebut bertujuan untuk meminimalisir kabar hoaks kepada masyarakat.

“Minta sumbang saran apa saja yang seharusnya dilakukan ini. Tadi beberapa usulan misalnya kenapa tidak membentuk semacam lembaga yang otoritatif, semacam media center, yang bicara benar-benar,” kata Ahmad Djauhar usai bertemu pihak Kantor Staf Presiden (KSP) di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).

Dia meminta, agar satu lembaga saja yang memberikan informasi terkait kabar di Papua. Karena itu dia meminta agar saran tersebut segera dibicarakan sehingga bisa dibentuk.

“Jadi ada baiknya, disarankan seperti itu. Bahwa nanti di mana tempatnya dan sebagainya, itu urusan nanti. Tapi ini rasanya ini perlu segera untuk dibentuk. Tak bisa ditawar-tawar lagi. Biar tidak tumpang tindih, tidak saling silang,” ungkap Djauhar.

Dia yakin, dengan adanya lembaga tersebut dapat menfilter infomasi di Papua yang sedang berkembang.

“Paling tidak kalau ada lembaga otoritatif, ini loh yang bear. Meski tidak menjamin gempuran medsos yang bisa dikatakan tak bertanggung jawab. Kan tak bisa diverifikasi informasinya,” kata Djauhar.

Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan lembaga kewartawanan lainnya menggelar rapat koordinasi terkait strategi penanganan komunikasi publik Papua bersama Staf Kepresidenan.

Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa permintaan kepada pemerintah agar pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat segera dicabut.

“Permintaan sebaiknya pemblokiran internet di sana dicabut. Karena itu justru menimbulkan kebingungan orang di manapun untuk mendapat informasi yang benar. Kok seolah-olah ada yang disembunyikan,” kata Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Dia mengatakan, jaringan internet seharusnya dibuka agar masyarakat mengetahui infomasi saat ini. Agar, kata dia masyarakat bisa memperoleh infomasi sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kalau di lapangan kita lihat mungkin massa yang bergerak tidak well informed. Bisa saja di saat chaos seperti ini yang berkembang isu dan sebagainya. Mereka mungkin tidak memperoleh informasi yang jernih,” ungkap Djauhar.

“Dari mulut ke mulut itu lebih berbahaya. Kalau ada internet mereka mengecek yang sebenarnya seperti apa,” lanjut dia.

Editor : 42

Sumber : Liputan 6

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Leave a Reply