banner 468x60

Jangan Lupakan Aspek Sosial-Budaya Saat Pindah Ibu Kota

 NASIONAL, SOSIAL
banner 468x60

Herry membenarkan bahwa faktor seperti kesenjangan antar-etnis atau agama yang melebar, baik dalam hal kesejahteraan maupun cara hidup, bisa menimbulkan persoalan, dan itu tidak hanya berlaku di Kalimantan Tengah saja.

Ia lantas menjelaskan teori rumput kering, yang jika akarnya terbentuk dari aspek sosial, budaya, ekonomi yang diliputi masalah kemiskinan dan kecemburuan maka rumput kering itu akan mudah terbakar.

Lemahnya peran negara di tambah munculnya pemicu yang tidak terduga dan faktor pemantik membuat konflik sosial mudah sekali meledak. Sesuatu yang sifatnya keseharian bisa saja berkembang menjadi kerusuhan besar karena ada yang “memfasilitasi”.

“Prinsip saya, kerusuhan besar itu by design (dirancang) dan ada kelompok di belakangnya. Karena kalau by nature (alami) akan selesai dengan sendirinya,” ujar Herry.

Kepastian untuk Meredam

Herry mengatakan bahwa pemerintah perlu segera memberi kepastian mengenai lokasi ibu kota negara yang baru guna mencegah terjadinya konflik sosial dan penetapan lokasi itu tentunya dibuat berdasarkan kajian komprehensif yang mencakup perhitungan aspek sosial-budaya.

“Saya ikut diskusi di Bappenas sayangnya cuma satu kalimat terkait isu sosial-budaya. Kalimantan Tengah secara demografi homogen. Loh kenapa cuma itu saja?” kata Herry.

Selanjutnya, menurut dia, pemerintah harus memastikan hak-hak masyarakat lokal terpenuhi. Mekanisme Hutan Adat dalam program Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mesti dijalankan untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat adat sebelum persoalan lahan sampai memicu konflik.

Herry mengatakan bahwa selain itu pemerintah perlu melakukan antisipasi, mempersempit ruang kelompok-kelompok yang sering mengatasnamakan agama dan kelompok etnis untuk mengklaim wilayah dan menganggap pendatang harus mengikuti mereka.

Terakhir, Herry mengatakan, pemerintah perlu memberi ruang lebih besar untuk kajian sosial-budaya dalam rencana pemindahan ibu kota dengan melibatkan intelektual lokal yang lebih memahami wilayah mereka.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan bahwa masyarakat adat, khususnya AMAN, belum pernah diajak bicara mengenai pemilihan lokasi ibu kota negara baru di Kalimantan. Menurut dia, pemerintah baru mengajak bicara kelompok-kelompok masyarakat yang kurang lebih mewakili elite.

Pemilik wilayah adat yang sesungguhnya, menurut Rukka, belum pernah diajak bicara. Padahal, menurut dia, mereka merupakan bagian dari aspek sosial yang mesti menjadi perhatian pemerintah.

“Kita tahu betul sejarah Kalimantan, ini seperti menanam api dalam sekam ketika persoalan sosialnya tidak dibereskan dengan baik. Saat ini apalagi di Kalimatan penuh dengan sosok-sosok yang kuat, antara pemerintah dan pengusaha tidak bisa dipisahkan,” ujar Rukka.

Menurut pantauan AMAN, ketika Palangkaraya, salah satu daerah yang disebut sebagai calon ibu kota negara baru, lahannya sudah banyak dibeli. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman utuh akan dengan mudah menjual tanah dengan tawaran harga tinggi, tanpa memikirkan nilai asetnya dalam jangka panjang dan konsekuensi penjualan aset tersebut pada perekonomian mereka selanjutnya.

“Bukan tidak mau pemindahan ibu kota, tapi ketika itu tidak dilakukan secara baik maka hanya akan memindahkan persoalan. Seperti yang terjadi di Jakarta saat ini, bagaimana orang-orang Betawi sudah tersingkir dari tanahnya sendiri,” kata Rukka.

Jika melihat peta indikatif wilayah adat milik AMAN, menurut Ruka, daerah Tanah Bumbu, Gunung Emas, maupun Palangkaraya merupakan wilayah adat.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah benar-benar memeriksa dengan teliti di lahan siapa ibu kota negara yang baru akan dibangun supaya pemindahan ibu kota tidak justru menimbulkan konflik dan persoalan baru.

 

https://www.antaranews.com/berita/988752/jangan-lupakan-aspek-sosial-budaya-saat-pindah-ibu-kota

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Leave a Reply